HIRARKI DAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN KOPERASI

Sebelum kita memasuki ulasan tentang pembahasan tentang hirarki dan tanggung jawab manajemen koperasi, disini saya akan sedikit mengulas terlebih dahulu mengenai pengertian atau pemahaman dari hirarki dan tanggung jawan.

Apa itu hirarki? Jadi Hierarki adalah urutan atau aturan dari tingkatan abstraksi menjadi seperti struktur pohon. Hierarki membentuk sesuatu pada beberapa aturan yang khusus atau berdasarkan peringkat (misalnya kompleksitas dan tanggung jawabnya).

          Sedangkan tanggung jawab itu sendiri secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Perlu diketahui bahwa secara umum, hirarki dan tatanan manajemen koperasi di Indonesia dapat dibagi berdasarkan perangkat organisasi koperasi, yaitu:

1. Rapat anggota koperasi
2. Pengurus koperasi
3. Pengawas koperasi
4. Pengelola koperasi

HIRARKI DAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN KOPERASI

Rapat Anggota Koperasi

Rapat anggota koperasi merupakan suatu wadah dari para anggota koperasi yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi, untuk membahas seluruh permasalah untuk kepentingan organisasi koperasi dan usaha koperasi. Rapat organisasi dilaksanakan untuk mengambil suatu keputusan yang mengikuti asas musyawarah mufakat dengan keputusan suara terbanyak dari para anggota yang hadir. Dalam melaksanakan rapat anggota koperasi pelaksanaanya harus mengikuti aturan aturan yang telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada.

Suatu koperasi ataupun organisasi formal lainnya seharusnya mengatur tentang rapat anggota mulai dari waktu pelaksanaan, jumlah anggota quorum, aturan atau tata tertib acara rapat anggota dan berbagai hal yang dibutuhkan untuk menertibkan jalannya rapat anggota koperasi serta kerja kerja koperasi selanjutnya. Menurut TNP3K, rapat anggota dalam koperasi merupakan suatu lembaga/institusi, bukan sekedar forum rapat.

Rapat anggota koperasi adalah suatu perangkat organisasi koperasi dan karenanya merupakan suatu lembaga struktural organisasi koperasi.
Segala keputusan yang dikeluarkan rapat anggota koperasi sebagai lembaga struktural organisasi koperasi mempunyai kekuatan hukum, karena merupakan hasil dari suara terbanyak pemilik koperasi. Di samping itu, setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama sesuai dengan prinsip koperasi yang menyatakan bahwa koperasi adalah suatu kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Karena itu, keanggotaan suatu koperasi dengan membayarnya simpanan pokok dan simpanan tersebut sama jumlahnya bagi setiap anggota. Hal dimaksud juga ditegaskan pada pasal 22 UU. No. 25/1992 tentang Perkoperasian sebagai berikut:

• Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi
• Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaanya diatur dalam anggaran dasar.
• Rapat anggota juga diartikan sebagai institusi, karena telah melembaga dalam organisasi koperasi dan pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar koperasi. Sebagai salah satu lembaga, rapat anggota memiliki fungsi, wewenang, aturan main, dan tata tertib, yang ketentuannya bersifat mengikat semua pihak yang terkait.

Rapat anggota seperti yang dijelaskan memiliki peranan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota koperasi memiliki kedudukan yang sangat menentukan, berwibawa, dan menjadi sumber dari segala keputusan atau tindakan yang dilaksanakan oleh perangkat organisasi koperasi dan para pengelola usaha koperasi.
Sebagai badan atau lembaga legislatif dalam suatu koperasi, sifat dari semua keputusan dalam rapat anggota koperasi adalah mengikat dan wajib diikuti oleh seluruh anggota koperasi, pengurus, pengawas dan pengelola koperasi. Rapat anggota akan menjadi pegangan kepada setiap anggota, serta jajaran dalam koperasi yang lainnya sebagai acuan dalam hukum. Hal itu ditegaskan dalam pasal 23 UU Nomor 25 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa, rapat anggota menetapkan:

• Anggaran dasar koperasi
• Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi
• Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus, dan pengawas koperasi
• Rencana kerja koperasi, rencana anggara pendapatan koperasi dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan koperasi
• Pengesahan pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam pelaksanaan tugasnya.
• Pembagian sisa hasil usaha koperasi
• Penggabungan, peleburan, pendirian, dan pembubaran koperasi

Dalam rapat anggota pula akan dipilih pengurus koperasi. Pengertian pengurus koperasi adalah anggota koperasi yang dipilih rapat anggota untuk mewakili anggota koperasi yang memiliki tanggungjawab dalam mengelola organisasi dan usaha. Idealnya, syarat untuk menjadi pengurus koperasi adalah memiliki kemampuan teknis, manajerial dan berjiwa wirakoperasi (technical capabilities, managerial and spirited wirakoperasi) , sehingga pengelolaan koperasi mencerminkan suatu ciri yang dilandasi dengan prinsip prinsip koperasi (principles of cooperative).
Maju mundurnya koperasi sangat ditentukan oleh keputusan keputusan yang dibuat dalam rapat anggota koperasi serta fungsi dan wewenang pengurus koperasi sebagai pelaksana keputusan rapat anggota koperasi. Posisi yang menentukan tersebut merupakan kelanjutan tugas dan wewenang pengurus, yang ditetapkan dalam undang undang, Anggaran dasar/ Anggaran rumah tangga dan peraturan lainnya yang berlaku dan diputuskan oleh Rapat anggota. Pasal 29 Ayat 2 UU. Koperasi No.25/1992 menyebutkan bahwa “Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota”

A.     Pengurus

Pengurus koperasi adalah suatu perangkat organisasi koperasi yang merupakan suatu lembaga/badan struktural organisasi koperasi. Kedudukan pengurus sebagai pemegang kuasa rapat anggota memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan lainnya yang berlaku dan diputuskan oleh rapat anggota. Dalam pasal 29 ayat 2 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota, sedang dalam pasal 30 di antaranya juga disebutkan bahwa :

1.     Pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya.

2.     Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.

Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota. Tugas dan Kewajiban tersebut antara lain adalah :

1.     Mengelola koperasi dan usahanya.

2.     Mengajukan rancangan Rencana kerja, dan belanja koperasi.

3.     Menyelenggaran Rapat Anggota.

4.     Mengajukan laporan keuangan & pertanggung jawaban daftar anggota dan pengurus.

5.     Mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan.

6.     Meningkatkan peran koperasi.

Wewenang Pengurus koperasi adalah :

1.     Pengurus berwenang mewakili koperasi didalam dan diluarkoperasi.

2.     Pengurus berwenang melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi.

3.    Pengurus berwenang memutuskan penerimaan anggota dan pemberhentian anggota sesuai ketentuan AD/ART.

Tanggung Jawab Pengurus koperasi :

1.     Pengurus koperasi bertanggungjwab atas segala upaya yang berhubungan dengan tugas kewajiban, dan wewenangnya.

B. Pengelola

Pengelola koperasi bertugas melakukan pengelolaan usaha sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan oleh pengurus. Tugas dan tanggung jawab seorang pengelola adalah sbagai berikut :

a.     Membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam menyusun perencanaan.

b.     Merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurus secara efektif dan efisien.

c.      Membantu pegurus dalam menyusun uraian tugas bawahannya.

d.     Menentukan standar kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai.

C. Pengawas

Tugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan. Pengawas bertindak sebagai orang-orang kepercayaan anggota dalam menjaga harta kekayaan anggota dalam koperasi.

Dengan UU 25 Th. 1992 pasal 39 yang bertuliskan:

·        Bertugas untuk melakukan pengawasan kebijakan dan pengelolaan koperasi,

·        Berwenang untuk meneliti catatan yang ada & mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

         Tugas pengawas:

1.     Tidak untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan olehkoperasi sesuai dengan idiologi, AD/ART koperasi dan keputusan RA.

2.     melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaanorganisasi.

3.     Pengawas koperasi meneliti catatan dan fisik yang ada dikoperasi dan mendapatkan keterangan yang diperlukan.

         Kewajiban Pengawas :

·        pengawas wajib membuat laporan tentang hasil kepengawasanya dan merahasiakan hasil laporanya kepada pihak ketiga.

         Wewenang Pengawas :

1.     Pengawas koperasi berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaanorganisasi.

2.     Melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan.

sumber referensi :

https://hasmitaoktiani.wordpress.com/2012/10/14/organisasi-dan-manajemen-ekonomi-koperasi-paper3/

https://sekaranggarasari.wordpress.com/2017/06/08/pengertian-koperasi-tujuan-fungsi-dan-jenis-koperasi-2/

https://www.zonareferensi.com › pengertian-tanggung-jawab

https://fauziahrachmi.wordpress.com/2016/11/28/organisasi-manajemen-koperasi-hierarki-tanggung-jawab-koperasi/

https://ratnaputri860.wordpress.com/2015/10/02/bab-3-organisasi-dan-manajemen-koperasi/